Saya mengetahui apa itu Jakarta Smart City (JSC) dari informasi tentang apa saja layanan yang ada di Pemprov DKI Jakarta, di era kepemimpinan Jokowi-Ahok termasuk bagaimana cara warga melaporkan atau menggunakan layanan yang terdapat di JSC. Ketika kita sebagai warga melaporkan sesuatu yang terjadi di lingkungan kita menggunakan aplikasi yang terdapat di JSC, kita bisa mengetahui sampai di mana progress-nya, apakah ada tindak lanjutnya atau belum.
Sangat enak menjadi warga Jakarta saat dipimpin Pak Ahok. Kami sebagai warga bisa melihat dan merasakan hasil kerjanya. Saya sering memakai aplikasi pelaporan dan memantau laporan. Rata-rata laporan itu variatif, sebagian besar laporan selesai, ada juga laporan yang cukup lama tindak lanjutnya. Namun, rata-rata setiap laporan warga itu ditanggapi dengan cukup responsif, dari laporan hingga realisasi yang cukup cepat.
Semenjak pemerintahan di DKI Jakarta berganti, saya sudah tidak pernah melapor dan memantau laporan. Di masa Pak Ahok, rapat-rapat dibuka (diunggah di media sosial) atau live streaming. Sekarang sudah tidak pernah ada lagi.
Saat ini balai kota cenderung tertutup, di era Pak Ahok terbuka untuk umum. Kenapa saat ini, kok jadi seperti ada yang dirahasiakan? Apa alasannya? Saat ini terlalu banyak gimmick, tidak ada esensinya sama sekali, dan membuat orang malas berpartisipasi. Tidak hanya itu, semua keputusan jadi tertutup dan warga jadi tidak tahu.
Upaya Pak Ahok membangun Jakarta Smart City sebagai tool untuk masyarakat sangat bagus. Sebagai warga saya merasa lebih tenang, karena saya merasa pemerintah akan membantu, tidak ada keresahan. Di masa Pak Ahok, aksesnya mudah sekali.
Contohnya, kalau kita mau membuat KTP dan dipersulit, kita akan sangat mudah melaporkannya, termasuk langsung melapor ke gubernur.
Pengalaman saya, di era Pak Ahok tidak ada pungutan atau iuran macam-macam. Saat ini, kita seperti kembali ke zaman dahulu kala, banyak pungutan. Banyak yang telah ditata Pak Ahok, slowly but sure, untuk melaporkan, pembuatan perizinan dan sebagainya. Aturan terasa lebih jelas.
Di masa Pak Ahok, Jakarta milik publik dan publik bisa ikut berpartisipasi langsung di dalamnya. Smart City membuat aturan main semua layanan birokrasi lebih transparan. Kita paham fungsinya dan kita sebagai warga juga paham akan hak kita.
Keterbukaan di masa Pak Ahok juga sampai ke urusan anggaran. Rancangan anggaran melibatkan warga. Dengan e-Musrenbang, kita bisa memberikan masukan. Partisipasi publik itu sangat penting, kalau tidak diterapkan, bagaimana bisa berjalan?
Saya sebagai warga, jika mengadukan masalah tidak hanya menggunakan aplikasi Qlue saja, namun juga pernah melapor menggunakan SMS dan media sosial yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, dan saya selalu mendapat respon atau tanggapan. Di era sekarang, saya lihat yang ada adalah kemunduran.
Konsep yang telah dibangun Pak Ahok seharusnya diteruskan. Di era Pak Ahok warga merasa ada support system dari pemerintah. Saya sering mengakses akun Youtube Pemprov DKI. Di situ nyata terlihat kinerja Pak Ahok. Apa yang dikerjakan Pak Ahok terpantau oleh publik, dan inilah yang disebut transparansi.
Ketika Pak Ahok memimpin Jakarta inilah, saya menjadi tertarik dengan jalannya pemerintahan. Mengapa tertarik? Karena pemerintahan khususnya DKI Jakarta menjadi sangat transparan, saya jadi mengerti apa itu APBD, Musrenbang, dan lainnya. Saya merasa seperti sedang kuliah online, karena bisa belajar apa saja di era Pak Ahok.
Shafiq Pontoh Warga dan Pegiat Media Sosial
Sumber : Buku ‘KEBIJAKAN AHOK’ halaman 96 – 98
